Pemerintah Kabupaten Aru menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan yang diterima Wakil Bupati Aru, Muhammad Djumpa (kanan).
JAKARTA, AR–Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional pada awal tahun 2026. Setelah sebelumnya menerima penghargaan sebagai daerah ramah anak, kini Aru meraih penghargaan di bidang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, kepada Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muhammad Djumpa, dalam ajang penganugerahan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Selain Pemkab Aru, penghargaan juga diberikan kepada 31 pemerintah provinsi dan 397 pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil memperluas cakupan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing. Kepulauan Aru masuk kategori pertama dalam pemerataan cakupan pelayanan kesehatan nasional.
Penghargaan tersebut didasarkan pada capaian kinerja pelayanan JKN hingga 31 Desember 2025. Secara nasional, jumlah kepesertaan JKN telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen, melampaui target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Peran kepala daerah sangat penting, terutama dalam mendorong masyarakat mendaftar dan memastikan keberlanjutan kepesertaan aktif,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.
Wakil Bupati Kepulauan Aru, Drs. Muhammad Djumpa, menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak yang telah mendukung capaian tersebut.
Menurutnya, penghargaan UHC Award 2026 merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Ini bukan titik akhir. Masih banyak yang harus disempurnakan agar layanan kesehatan benar-benar merata, berkualitas, dan berkelanjutan,” tandas Djumpa.
About The Author
